Zona Merah Gempa Megathrust Indonesia Tinggal Tunggu Waktu

METROSTRAIGHT.COM,- Potensi gempa Megathrust di Indonesia kembali mencuat. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Daryono, gempa dari dua zona megathrust, adalah Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut, kini tinggal tunggu waktu.

Pasalnya, dua zona tersebut sudah lebih dari dua abad tidak mengalami gempa atau ada seismic gap. Sebab biasanya, gempa besar ada siklusnya sendiri dalam rentang hingga ratusan tahun.

Meski demikian, BMKG belum dapat memastikan waktu bencana alam itu akan terjadi. Tetapi, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat sudah bersiap sebelum menghadapi dampak megathrust di Indonesia.

“Sebetulnya isu megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk ‘ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana),” ungkap Dwikorita, dikutip dari CNBC Indonesia, Sabtu (30/03/2025).

Dwikorita melanjutkan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi megathrust. Pertama, menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.

“InaTEWS itu sengaja dipasang untuk menghadap ke arah megathrust. Aslinya tuh di BMKG hadir untuk menghadapi, memitigasi megathrust,” imbuhnya.

Kedua, edukasi masyarakat lokal dan internasional. Salah satu bentuk nyatanya adalah mendampingi pemerintah daerah (pemda) buat menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.

Selain itu, bergabung dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang juga berkantor di kompleks BMKG. Komunitas ini bertujuan buat mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami.

“Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami,” kata dia.

Ketiga, mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemda.

“Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada,” bongkarnya.

Keempat, menyebarluaskan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, jika masyarakat harus siap, berarti harus ada penyebarluasan informasi. “Kami dibantu Kominfo,” pungkasnya.

(***)