METROSTRAIGHT.COM, Jakarta- Kongres Persatuan PWI 29-30 Agustus 2025 di Bekasi tinggal menghitung hari. Belakangan ini mencuat isu adanya intervensi campur tangan pemerintah, dikarenakan pelaksanaanya menggunakan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun (HCB) akhirnya angkat suara. Ia menyesalkan jelang kongres tiba-tiba muncul isu yang sama sekali tidak benar itu.
Mirisnya lagi, kata dia, ada pihak yang mencoba menggiring opini bahwa calon tertentu ‘wakil resmi’ pemerintah untuk memimpin PWI lima tahun depan.
“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres lancar tanpa intervensi,” tegas Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun di Jakarta, Jumat (22/08/2025).
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2022 ini pun mengatakan, setelah melakukan pengecekan ke sejumlah pejabat pemerintah memastikan tidak ada arahan resmi sehubungan dengan Kongres Persatuan PWI.
“Saya dapat laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” katanya.
Bukan hanya itu, disebut-sebut ada sebuah grup media besar yang memiliki jaringan di berbagai provinsi mengarahkan sejumlah Ketua PWI Provinsi agar memilih calon tertentu.
“Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Nggak ada. Jadi jangan ngerecokin organisasi wartawan,” ujar HCB.
Hendry mengingatkan, urusan media berbeda dengan urusan organisasi profesi. Pengurus PWI provinsi harus diberi ruang memilih dengan bebas tanpa tekanan pihak manapun.
“Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon,” singgungnya.
Diketahui, Kongres Persatuan PWI 29–30 Agustus 2025 akan dihadiri utusan dari 38 Provinsi termasuk Cabang khusus Solo untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Agenda ini menjadi krusial setelah munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan dualisme. (*)
