Menkeu Sri Mulyani Sentil Ada Penerima Bantuan Sosial Orang Miskin “Jadi – Jadian “
METROSTRAIGHT. COM, Jakarta- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membeberkan sulitnya mengelola data masyarakat miskin di daerah-daerah, untuk mengoptimalkan belanja negara dalam program perlindungan sosial.
Menurutnya, karena adanya oknum pimpinan di pemerintah daerah yang membuat masyarakat miskin ‘jadi-jadian’. Maksud dia, keluarga penerima program perlindungan sosial (perlinsos) itu bukan termasuk golongan miskin, melainkan dibuat-buat supaya dapat manfaat dari program perlinsos.
“Ada masalah tata kelola di mana Pemda akan memilih keluarga miskin yang memberikan suara bagi mereka, tapi dia bukan benar-benar miskin,” sebut Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Sri Mulyani juga mengakui, hal ini merupakan konsekuensi dari sistem politik di Indonesia yang menganut sistem demokrasi bebas. Selain itu juga ada mekanisme desentralisasi supaya pemda dapat mandiri mengelola masyarakatnya. Meski dari sisi anggarannya berasal dari pemerintah pusat, seperti untuk pemberian bantuan dalam program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, 18 juta penerima kartu sembako, hingga 99 juta keluarga miskin yang dibayarkan BPJS Kesehatannya oleh pemerintah.
“Ini tantangan kompleks saat kita membicarakan Indonesia sebagai negara kesatuan dan sistem desentralisasi, demokrasi pemilihan langsung ada konsekuensinya dan konsekeusianya dimulai dari model kebijakan ini, meskipun kita tahu ini harus diselesaikan, karena terjadi akibat realitas politik dan sistemnya,” ungkap dia.
Sebab itu, Sri Mulyani mengatakan, yang ia bisa lakukan saat ini adalah memulai perbaikan data sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ia menegaskan, Kemenkeu bersama Bappenas telah mendorong BPS untuk segera menyelesaikan pendataan melalui program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
“Ini pengumpulan data yg menyeluruh oleh BPS yang diharapkan akan selesai pertengahan tahun ini. Untuk memulai pengumplam data ini, butuh 2 tahun bagi kita untuk meyakinkan kementerian lain karena data sekarang sangat powerful,” tambah Sri Mulyani.
Selanjutnya, ia menceritakan, saat ingin memulai pendataan secara menyeluruh dan terpusat ini, butuh usaha yang keras karena terjadi perdebatan antara menteri lain. “Beberapa kementerian menginginkan data hanya berada di bawah mereka. Data-data ini memang berasal dari masing-masing kementerian, tapi ini sangat penting bagaimana kita mengumpulkan data dari lebih banyak populasi dengan didasarkan pada konsumsi di Indonesia,” pungkas Sri Mulyani (***)
