Pertama Dalam Sejarah, Pemprov Sulut Dinilai Tak Peduli HPN 2026
METROSTRAIGHT.COM, Manado- Pertama dalam sejarah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dituding tidak peduli terhadap Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026.
HPN merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap tanggal 9 Febuari. Tahun ini HPN di pusatkan di Kota Serang, Provinsi Banten.
Biasanya di Sulut, momentum HPN selalu menjadi perhatian pemerintah provinsi lewat ucapan selamat bahkan pemasangan umbul-umbul disejumlah titik jalan protokol bahkan sampai di desa dan kelurahan.
Berbeda dengan tahun 2026 ini, erah kepemimpinan Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Viktor Mailangkay, dinilai tidak ada kepedulian terhadap HPN. Para pejabat di Pemerintah Provinsi Sulut seakan diam membisu.
“ HPN selalu menjadi kebanggaan daerah. Bahkan desa-desa ikut memeriahkan,” sentil Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PWI Sulut, Adrianus Papusungunaung.
Senada diungkapkan Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan, jauh sebelum pelaksanaan HPN, pihaknya sudah melayangkan surat resmi permohonan audiensi kepada Gubernur Sulut.
Maksud rurat tersebut, untuk menginformasikan pelaksanaan HPN 2026 di Serang, sekaligus menjalin komunikasi kelembagaan sebagaimana tradisi yang selama ini terbangun dengan Pemrov Sulut tahun-tahun sebelumnya.
“Surat resmi sudah disampaikan sejak 5 November 2025, setelah kami menerima pemberitahuan panitia HPN dari PWI Pusat yang ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dan Sekjen Zulmansyah Sakedang,” sebut Lontaan.
Sayangnya, hingga HPN 2026 berakhir, tidak ada respons resmi dari Gubernur Sulut. Sempat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, balasan yang diterima hanya berupa ucapan singkat. “Pak Gubernur hanya membalas ‘terima kasih atas undangannya, tanpa tindak lanjut apa pun,” tambah Lontaan.
Sejumlah wartawan Sulut yang hadir di HPN Serang menilai sikap Pemerintah Provinsi Sulut kali ini sebagai yang terburuk sepanjang sejarah keikutsertaan PWI Sulut dalam HPN.
“Ini baru pertama kali terjadi. Tidak ada kehadiran, tidak ada perwakilan, bahkan ucapan HPN pun tidak ada,” kata Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Hukum PWI Sulut, Adrianus Pusungunaung.
Padahal, pada masa kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya, jika gubernur berhalangan hadir, selalu ada perwakilan resmi seperti Wakil Gubernur atau Sekretaris Provinsi.
Sejarah pun mencatat, sudah empat Gubernur Sulut pernah menerima Pena Emas, sebagai simbol kuatnya hubungan pers dan pemerintah.
Meski demikian, insan pers Sulawesi Utara tetap berkomitmen menjaga profesionalisme serta membuka ruang kemitraan yang sehat dan konstruktif dengan Pemprov Sulut demi kepentingan publik.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi PWI Sulut belum juga mendapat respon dari pihak Pemprov Sulut. (*)
