METROSTRAIGHT.COM, Tutuyan- Agenda Rapat Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) digelar secara terbuka di ruang sidang sekretariat DPRD Boltim, Kamis (25/04/2023).
Dari pantauan media ini, para pejabat yang hadir baik anggota dewan maupun pimpinan SKPD tidak hanya serius tetapi juga beberapa diantaranya terlihat tegang saat mendengar langsung arahan KPK RI. Bukan tanpa alasan, karena baru pertama kali ini instansi berbaju orens tersebut hadir secara khusus di Pemerintah Kabupaten Boltim. Beberapa ASN pun sempat bertanya-tanya dengan keberadaan KPK RI di DPRD Boltim. Pikir mereka, ada sesuatu yang sedang diselidiki terkait dengan kegiatan anggaran negara di Kabupaten Boltim.
Namun, setelah mencermati hal-hal yang disampaikan KPK dalam rapat koordinasi yang berlangsung kurang lebih 2 jam itu, dapat disimpulkan bahwa agenda KPK selama berada di Boltim lebih memfokuskan pada sosialisasi tentang pencegahan korupsi. Seperti diterangkan Wahyudi selaku narasumber KPK. Ia menjelaskan, dalam rapat koordinasi ini hanya bersifat sosialisasi atau upaya preventif pencegahan korupsi.
Berdasarkan pengamatan METRO, ada beberapa point penting disentil KPK sebagai warning kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Boltim. Antara lain yakni, Pengelolaan Bansos, kemudian Dan Hibah menghadapi Pilkada serta penempatan pejabat yang tidak sesuai kompetensi. Pada bagian akhir juga KPK meyinggung soal ASN bahkan pimpinan SKPD, sering ditemui didaerah lain mendapat tekanan karena kepentingan politik. (er)
