METROSTRAIGHT.COM, Ratahan- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) bukan hanya sukses membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya, tetapi juga berhasil menciptakan sistim birokrasi pemerintahan dan tata kelolah administrasi dan keuangan daerah yang transparan dan akuntable. Salah satu bukti itu tertuang dalam opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mitra sudah 7 kali berturut-turut sukses meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Prestasi ini tentunya tidak lepas dari kepiawan seorang Bupati Mitra James Sumendap, SH, MH bersama Wakil Bupati Drs. Jocke Legi dan kerja keras panglima birokrat yakni Sekretaris Daerah (Sekda) David Lalandos, AP,MM serta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Mitra. Sekda pun mengaku optimis, hasil audit BPK atas LHP LKPD Mitra tahun 2022 bisa kembali meraih opini WTP. Pasalnya menurut dia, proses pengawasan dan mekanisme audit baik tingkat internal APIP kemudian BPKP hingga pra-audit dan audit rinci BPK telah menunjukan hasil yang baik.
Dalam artian tingkat kewajaran pengelolaan keuangan maupun aset disetiap SKPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan terus meningkat dan memenuhi asas kepatuhan, manfaat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “ Selama kepemimpinan Pak Bupati James Sumendap,SH,MH, Pemkab Mitra sudah 7 kali berturut-turut dapat WTP. Kami pun meyakini Pemkab Mitra akan kembali meraih WTP ke 8 tahun ini,” ujar Sekda ketika ditemui METROSTRAIGHT.COM di ruang kerjanya, Kamis (27/04/2023).
Ia menambahkan, untuk jadwal penyerahan LHP BPK memang sudah di agendakan pada tanggal 13 Mei 2023 mendatang. Namun kepastianya masih menunggu penyesuaian untuk dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey,SE.(er)
