Sistem MCP KPK Action Awasi Kinerja Pencegahan Korupsi di Pemkab Boltim
METROSTRAIGHT.COM, Boltim-Pemerintahan Daerah (OPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) salah satu dari Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Sulut) diundang dalam rapat koordinasi (Rakor) Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi data dukung Monitoring Center For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertempat di ruang mapalus kantor Gubernur Sulut, Rabu (13/09/2023).
MCP adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dikutip dari laman Boltimkab.go.id, Rakor tersebut dihadiri Kemendagri, BPKP, Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota se-Sulut, Inspektur Daerah dan sejumlah Kepala Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) terkait.
Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim Dr. Ir. Sonny Warokka, Ph. D mengatakan, Rakor ini juga mengevaluasi tindak lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 dan Peningkatan SPI 2023. Sekaligus penandatanganan berita acara target pencapaian MCP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim oleh Inspektur, Sekda dan Bupati.
Dalam berita acara tersebut, Pemda Boltim telah menyanggupi target MCP sampai akhir tahun 2023 mencapai 80 persen dan itu menjadi tanggung jawab seluruh OPD terkait. ” Tahun ini Pemkab Boltim menargetkan pencapaian MCP sebesar 80%,” ujarnya.
Sementara, Inspektur Daerah Boltim Ade Herly Mokoginta, SH mengungkapkan bahwa pencapaian MCP Kabupaten Boltim per tanggal 13 September 2023 yaitu sebesar 49.73% dan berada di posisi ke-8 se-Sulut, dengan progres tertinggi untuk area Tata Kelola Desa yang telah mencapai 86%.
“Saya berharap sisa waktu yang ada dapat dimaksimalkan untuk pemenuhan data dukung yang masih kurang agar target yang tertuang dalam berita acara yang sudah ditanda tangani dapat tercapai,” tegasnya.
Untuk diketahui, delapan area intervensi yang menjadi fokus MCP KPK yakni, perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah serta tata kelola keuangan desa.(er/*)
